JAKARTA -- Tersisa satu tahun lagi untuk memasuki Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam menghadapi tahun ini, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik.

Menurutnya, netralitas tersebut sudah tidak bisa ditawar lagi.

"Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral, itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2023.

Terkait kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperbolehkan ASN menjadi panitia penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ma'ruf menilai hal tersebut tidak masalah.

Ia menuturkan, kebijakan tersebut hanya sementara dan untuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia pemilu, seperti daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).

"Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc, sementara," kata Ma'ruf.

Ia menekankan, asas netralitas ini juga mengikat panitia penyelenggara pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia pemilu akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.

"Sebagai penyelenggara (Pemilu) kan memang harus netral. Jadi kalau (menjadi) penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc. Nanti selesai dia kembali menjadi ASN," tutup Ma'ruf.