Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI di Solo, Senin 21 November 2022. 

"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Jokowi.

Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, lanjut Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.

"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia. Kepala Negara meminta para bakal capres-cawapres untuk menjaga situasi politik agar tetap sejuk.

"Sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter hangat sedikit, syukur bisa adem," kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan saat ini situasi dunia sedang tidak berjalan normal. Berbagai krisis mengancam situasi ekonomi dan sosial banyak negara, seperti krisis pangan, energi, dan finansial. Jika ancaman krisis ditambah dengan instabilitas politik dalam negeri, maka tingkat kerentanan akan meningkat.

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem," kata Jokowi.

Jokowi mengakui sudah ada 14 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Sebanyak 28 negara lainnya sudah mengantre untuk menjadi pasien IMF.

"Diperkirakan sampai angka 66 (negara). Jadi itu tak mendapatkan bantuan semuanya. Tak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF dan Bank Dunia punya keterbatasan," kata Presiden Jokowi. (ant)