JAKARTA -- UNESCO menyatakan bahwa mereka telah memverifikasi kerusakan pada 241 situs bersejarah di Ukraina sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada 24 Februari 2022.

Pada Kamis, 23 Februari 2023, badan PBB itu menyebutkan bahwa jumlah tersebut mencakup kerusakan pada 106 situs keagamaan, 18 museum, 86 bangunan bersejarah atau benda-benda bernilai seni, 19 monumen, serta 12 perpustakaan.

"Kerusakan situs bersejarah akibat perang Rusia itu tersebar di 13 wilayah di Ukraina. Situs-situs yang rusak itu sebagian besar terletak di wilayah timur Ukraina, seperti Donetsk, Kharkiv, Luhansk, dan ibu kota Kiev," begitu keterangan UNESCO dalam keterangan resminya.

Dari 13 wilayah tersebut, Donetsk menjadi wilayah yang paling parah terdampak. UNESCO mencatat terdapat 66 situs dan bangunan bersejarah yang rusak.

Selain itu, dilaporka juga hingga saat ini tak ada satupun dari tujuh Situs Warisan Dunia UNESCO di Ukraina yang rusak.

UNESCO saat ini sedang melakukan penilaian awal terhadap tingkat kehancuran warisan-warisan budaya dengan memverifikasi setiap informasi yang dilaporkan kepada berbagai sumber terpercaya.

"Selain itu, UNESCO bersama dengan para mitra juga sedang mengembangkan sebuah mekanisme penilaian data terkoordinasi independen di Ukraina, termasuk analisis menggunakan citra satelit, sebagaimana tertuang ketentuan Konvensi Den Haag 1954 untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata," ujarnya.

Pada perayaan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang telah mengumumkan bantuan perlindungan warisan budaya Ukraina.

AS ​​​​pada Kamis, 23 Februari 2023 mengumumkan ​​​akan menyumbang 7 juta dolar AS (sekitar 106,58 miliar) sebagai upaya perlindungan terhadap warisan budaya yang terancam hancur oleh invasi Rusia ke Ukraina, demikian pernyataan tertulis Departemen Luar Negeri AS.

"Pekan ini menandai satu tahun sejak invasi brutal Rusia ke Ukraina. Perang Rusia tidak hanya bertujuan merebut wilayah Ukraina dan merampas kedaulatannya, tetapi juga menghapus identitas nasional dan budayanya," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dikutip dari laman resmi kantornya. (ant)