JAKARTA -- Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan siap untuk mengikuti instruksi Presiden RI Joko Widodo yang mengharuskan angkatan bersenjata itu bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

Dia mengaku bahwa netralitas politik TNI sudah menjadi salah satu komitmennya sejak ia mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan di DPR RI sebelum dilantik menjadi Panglima TNI.

"Ya sudah, kan. Waktu mulai saya fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya saya akan konsisten untuk itu," kata Yudo sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

Yudo menjelaskan dirinya akan menekankan kembali instruksi soal netralitas politik TNI kepada seluruh jajarannya, sebagai tindak lanjut mengantisipasi Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan bahwa keberadaan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) secara aktif selalu berupaya untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh angkatan bersenjata tersebut.

"Ya kalau ada oknum pasti akan kami proses hukum. Kami punya perangkat hukum ada POM, ada POM TNI, ada POMAL, ada POMAD, dan POMAU. Ya sudah mekanisme hukum saja," ujarnya.

Selain itu, Panglima TNI mengungkapkan implementasi reformasi birokrasi TNI yang diusungnya, juga termasuk dengan penerapan penegakan hukum di dalam organisasi tersebut.

"Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum tentunya pasti akan kami kenakan sanksi hukum," ucapnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya saat membuka Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.

"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi. (ant)