JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua. 

Sigit menuturkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. 

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, 9 Januari 2023.

Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. 

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni Soft Approach dan Hard Approach. 

Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM. 

"Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit dikutip dari Humas Polri.

Meski begitu, Sigit menekankan TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. 

“Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ungkapnya.