AMBON -- Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk penanganan darurat gempa 7,5 M yang melanda wilayahnya sebesar 1,1 miliar rupiah.

Selain itu, Pemprov Maluku juga mendapatkan bantuan sebesar 650 juta rupiah. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Maluku. 

Pada kesempatan tersebut, Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Maluku mempunyai tingkat aktivitas tektonik dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada masyarakat pentingnya antisipasi terhadap kesiapsigaan gempa maupun tsunami.

"Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif," ujar Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan bencana di Bandara Internasional Pattimura, Kota Ambon, pada Kamis, 12 Januari 2023.

Lebih lanjut, Suharyanto menuturkan, bentuk mitigasi bencana yang terpenting ialah membangun struktur bangunan yang bisa tahan saat gempa bumi berlangsung. 

“Bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa,” kata Suharyanto, dikutip dari Humas BNPD.

Kepala BNPB turut mengapresiasi kecepatan respon cepat Pemprov Maluku dan Pemerintah Kabupaten setempat melalui penetapan status tanggal darurat.

“Respons cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik. Sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ucapnya.