MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat mentargetkan pendapatan daerah pada 2023 mencapai Rp5,96 triliun atau meningkat 5,19 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Hj Eva Dwiyani, di Mataram, Rabu, mengatakan peningkatan target pendapatan daerah tersebut disebabkan kondisi perekonomian daerah sudah semakin membaik di berbagai sektor, termasuk penjualan kendaraan bermotor baru sebagai salah satu komponen penyumbang pendapatan terbesar.

"Inden (pemesanan) kendaraan motor, baik roda empat dan roda dua relatif banyak. Bahkan itu terjadi sejak 2022, namun produksi unitnya yang agak terbatas. Tapi tahun ini, kami optimis penjualannya akan tetap bagus, meskipun ada isu resesi ekonomi global," katanya.

Ia menyebutkan target pendapatan asli daerah sebesar Rp5,94 triliun pada 2023, terdiri atas sebesar 50,05 persen pendapatan asli daerah (PAD), dan pendapatan transfer sebesar 49,49 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,01 persen.

"Tahun ini merupakan yang pertama PAD direncanakan lebih besar dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

PAD, kata Eva, ditargetkan sebesar Rp2,98 triliun atau meningkat 9 persen dibandingkan 2022. Sedangkan dana transfer sebesar Rp2,97 triliun atau meningkat 2,67 persen dari target tahun lalu. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan senilai Rp892 juta atau berkurang 97,04 persen dari penerimaan 2022.

"Berkurangnya penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan berakhirnya pelaksanaan hibah IPDMIP pada 2022, sedangkan pada 2023 adalah sisa luncuran dana hibah yang belum dibayar kembali (reimburse)," ucapnya.

Ia mengatakan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target pada 2023, di antaranya peningkatan kualitas layanan dengan berbagai inovasi.

Selain itu, mengoptimalkan organisasi perangkat daerah dalam mengelola potensi PAD.

Bappenda NTB juga mengoptimalkan sumber daya organisasi dengan menambah layanan dan sentra layanan serta pelatihan untuk kualitas sumber daya manusia petugas yang lebih baik.

Eva menambahkan pihaknya juga melaksanakan gerakan gempur rokok ilegal untuk peningkatan penerimaan cukai rokok yang akan berdampak pada penerimaan pajak rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

"Kami juga mendorong optimalisasi badan usaha milik daerah melalui sinergitas antar BUMD dan pemerintah daerah," kata Eva. (ant)