YERUSALEM -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dituding menghapuskan demokrasi di Israel, di tengah perselisihan akan usulan reformasi peradilan.

"Ini bukan reformasi peradilan, ini adalah perubahan rezim yang ekstrem... ini memisahkan Israel dari keluarga negara-negara liberal," kata pemimpin oposisi, Yair Lapid, di Twitter pada Senin, 9 Januari 2023.

Lapid yang merupakan mantan perdana menteri, memperingatkan bahwa perubahan yang diusulkan bakal memungkinkan koalisi pemerintah sekarang untuk membungkam siapapun yang menentangnya serta akan mengubah hakum menjadi politikus.

"Para hakim akan menjadi hakim pemerintah," ujar Lapid.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Yariv Levin merencanakan reformasi komprehensif sistem peradilan yang apabila diberlakukan akan menjadi perubahan paling radikal dalam sistem pemerintahan di Israel.

Perubahan yang diusulkan akan sangat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, dan memberi pemerintah kekuasaan untuk memilih hakim. Begitu pula mengakhiri penunjukan penasihat hukum untuk kementerian oleh jaksa agung.

Pada Minggu, 8 Januari 2023, Netanyahu membela reformasi peradilan yang diusulkan, dengan mengatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk "mewakili keinginan para pemilih."

Reformasi peradilan yang direncanakan turut dikecam oleh mantan menteri pertahanan Benny Gantz, yang mengatakan perubahan itu akan menyebabkan "perang saudara", dan akan "berdampak fatal" pada keamanan nasional Israel.

Sebagai pemerintahan Netanyahu dilantik pada 29 Desember 2022 pascapemilu pada November.

Dari hasil pemilu, kubunya yang beraliran kanan itu dengan mudah mendapat dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. (ant)