Labuan Bajo — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah infrastruktur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 26-27 Januari 2023.

Peninjauan ini dilakukan dalam rangka persiapan ASEAN Summit 2023.

Basuki meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur yang ditinjau ini yaitu Kawasan Waterfront Marina yang diresmikan pada Juli 2022 lalu dan Puncak Waringin yang diresmikan pada Oktober 2021 lalu agar termanfaatkan dan terpelihara.

"Kawasan ini sudah kita bangun sebagus mungkin dengan anggaran yang tidak sedikit, jadi saya mohon kepada Pak Bupati dan mitra kerja agar fasilitas dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Terutama tanamannya harus rutin disiram minimal dua kali sehari agar tidak mati serta dijaga kebersihannya," kata Basuki dalam laman resmi Kementerian PUPR.

Penataan Kawasan Waterfront Marina bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati keindahan laut Labuan Bajo.

Kawasan ini terbagi menjadi lima zona, zona 1 Bukit Pramuka, zona 2 Kampung Air, zona 3 Dermaga, zona 4 kawasan Pantai Marina, dan zona 5 Kampung Ujung.

Waktu pengerjaan dan anggaran setiap zona juga berbeda-beda, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Kemudian untuk anggaran zona 1-2 menghabiskan anggaran 81 miliar, zona 3 dan 5 dengan anggaran 207 miliar.

Sedangkan, Puncak Waringin dibangun dengan tujuan sebagai creative hub dan pusat suvenir yang mengusung kearifan lokal. Pekerjaan Puncak Waringin meliputi pembangunan pusat suvenir, rumah tenun, amphitheater, ruang terbuka hijau dan area parkir. Kawasan ini dibangun pada Agustus 2019-Maret 2021 dengan anggaran 28,9 miliar.

Kedua kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo tersebut akan digunakan sebagai venue untuk rangkaian acara ASEAN Summit pada Mei 2023 mendatang.

Selain Menteri PUPR, peninjauan ini juga dilakukan bersama Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.