Jakarta, DIGO.ID -- Rezim Jokowi telah menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2016, sudah ada lebih dari 150 proyek PSN yang dikerjakan, mencakup beragam sektor seperti jalan tol, bendungan, dan pengembangan sektor pariwisata. Namun, ironisnya pembangunan PSN sering kali menimbulkan konflik dengan warga, seperti yang ada dalam ingatan bangsa ini, pernah mengalami hal yang sama, pada masa kolonialisme Belanda yang kerap kali merugikan masyarakat Indonesia, hingga nyawa menjadi taruhanya.

Dalam sejarah kolonialisme Belanda, proyek infrastruktur besar dikerjakan untuk kepentingan penjajah, dengan mengabaikan hak dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Hasil dari periode kolonialisme ini adalah konflik dan ketidakpuasan yang mendalam di antara masyarakat pribumi.

Mirip dengan masa kolonialisme Belanda, pembangunan PSN saat ini juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dengan warga. Faktor-faktor seperti sengketa lahan, dampak lingkungan, pemindahan penduduk, dan ketidakpuasan atas kompensasi yang ditawarkan menjadi sumber konflik yang perlu ditangani.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan ada 73 konflik agraria yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akibat proyek strategis nasional (PSN).

"KPA mencatat sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023, telah terjadi 73 letusan konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional, yang terjadi di seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis, pesisir, dan tambang," kata Dewi dalam diskusi Peringatan Hari Tani Nasional 2023 yang disiarkan daring, Minggu (24/9).

Penting untuk mencatat bahwa tujuan utama dari PSN adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, realitas pembangunan PSN harus memastikan bahwa kepentingan, keamanan, nyawa dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Untuk menghindari terulangnya masa kolonialisme Belanda, penting bagi pemerintah untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan, memberikan kompensasi yang adil, dan mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius. Hanya dengan demikian, pembangunan PSN dapat mencapai tujuannya dan menghindari konflik yang merugikan masyarakat. (uc/khn).