JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan residu konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan keberlanjutan memproses rehabilitasi dan rekonsiliasi masyarakat pascaproses pemulangan pengungsi Kariuw.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Residu Konflik Sosial di Pulau Haruku, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, yang dipimpin Moeldoko dan diikuti sejumlah pihak terkait, antara lain Pemkab Maluku Tengah, Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kemensos, Kemenkopolhukam, Kemdagri, dan satuan Polri/TNI.

“Rapat Koordinasi ini sebagai rapat terakhir untuk menyelesaikan residu konflik sosial di Pulau Haruku. KSP sendiri sudah turun ke lapangan sebanyak 3 kali, mulai dari melihat keadaan pengungsi, bertemu dengan kelompok-kelompok penting di Maluku, proses rekonsiliasi Kelompok Pelauw dan Kariuw, serta tahap pemulangan pengungsi Kariuw,” kata Moeldoko.

“Keberhasilan kepulangan pengungsi Kariuw kembali ke desanya adalah indikasi awal terbentuknya perdamaian di Maluku Tengah,” imbuhnya.

Sementara itu, menurut laporan Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasebessy tercatat dari total 1.238 pengungsi Kariuw di Desa Aboru sudah seluruhnya berhasil dipulangkan.

Untuk diketahui, konflik di Pulau Haruku melibatkan dua warga Negeri (sebutan untuk desa) Kariuw dan Pelauw yang telah terjadi sejak Januari 2022. Sebagai salah satu upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi, Moeldoko meminta kementerian/lembaga terkait segera merumuskan skema bantuan perumahan dan bibit perkebunan bagi warga terdampak konflik.

Adapun rencananya akan diadakan program perluasan perkebunan cengkih dan pala di Desa Kariuw dan Pelauw dengan lahan seluas 600 ha untuk masing-masing komoditi. Pemerintah telah mempersiapkan pemberian benih kepada para petani terdampak konflik dengan harapan dua pihak berkonflik dapat melanjutkan mata pencaharian.

“Secara proses akan ada rapat yang lebih spesifik, misalnya terkait soal perumahan dan perkebunan. KSP siap memfasilitasi rapat gabungan lanjutan ini agar bisa mendapatkan potret keseluruhan pengelolaan residu konflik di Pulau Haruku,” kata Moeldoko.

Pemerintah optimistis bahwa penanganan konflik sosial, program rehabilitasi, rekonsiliasi, dan peluang Program Bantuan Keserasian Sosial akan dilakukan berimbang dan tidak berpihak untuk memastikan agar perdamaian di tingkat masyarakat sifatnya berkelanjutan. (ant)