TOKYO — Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida menyampaikan rasa khawatirnya terhadap krisis penurunan angka kelahiran di Jepang.

"Sekarang atau tidak sama sekali, kita harus segera menindaklanjuti fenomena ini. Jika tidak, negara kita tidak dapat kesusahan untuk mempertahankan fungsi sosialnya," ungkap Fumio Kishida, pada sidang parlemen parlemen di Tokyo, Senin 23 Januari 2023. 

Padahal selama bertahun-tahun, Pemerintah Jepang telah menawarkan keuntungan yang dapat diperoleh masyarakatnya jika memiliki banyak anak. 

Namun nyatanya hal tersebut tidak memperoleh hasil yang baik, justru angka kelahiran di Jepang turun secara drastis.

Dilansir dari laman Reuters, untuk pertama kalinya pada tahun 2021, angka kelahiran di Jepang menyentuh angka terendah.

Menurut laporan resmi yang tersedia, diperkirakan pada tahun lalu terjadi kurang dari 800,000 kelahiran.

Berdasarkan fenomena tersebut, Fumio Kishida menyatakan akan segera menindaklanjuti permasalahan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membentuk badan pemerintahan baru berfokus pada hal-hal mengenai anak.

"Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani fenomena ini, kami akan membentuk sebuah badan baru di pemerintahan pada bulan April, lalu pada Juni kami akan mulai menggandakan anggaran terhadap kebijakan yang berhubungan dengan anak-anak," jelas Fumio Kishida yang dikutip dari Aljazeera.

Diketahui, berdasarkan YuWa Population Research, Jepang menduduki peringkat ketiga setelah China dan Korea Selatan sebagai negara termahal untuk membesarkan anak. 

Hal itu dikarenakan meningkatnya biaya hidup dan mudahnya akses menggunakan kontrasepsi, sehingga para wanita dapat memilih untuk melahirkan jumlah anak yang lebih sedikit.