Jakarta, DIGO.ID – Berkas kasus pembunuhan Imam Masykur, yang diduga melibatkan oknum TNI, terutama oknum Paspampres, telah resmi dilimpahkan ke peradilan militer sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Adrianus Agal SH, MH, seorang praktisi hukum, dasar hukum yang mengatur peradilan militer adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1996 tentang peradilan militer.

Dalam kasus ini, tersangka pelaku pembunuhan akan dihadapkan pada tuntutan hukum yang sangat berat, mengingat pelaku diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat kasus tersebut telah mencoreng citra dan institusi TNI.

Adrianus Agal SH, MH, juga menyampaikan tuntutannya agar proses persidangan kasus ini berlangsung secara terbuka dan transparan untuk umum. Tidak boleh ada upaya untuk menyembunyikan fakta-fakta penting dalam kasus ini, sehingga keadilan bisa ditegakkan. Selain itu, ia juga berharap bahwa para pelaku dari warga sipil akan diproses di peradilan umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Panglima TNI diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kasus ini, sehingga masyarakat dapat memantau dan mempercayai proses persidangan yang berjalan. Penanganan yang adil dan transparan akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Pembaca diingatkan bahwa berita ini mencerminkan pandangan dan tuntutan dari Adrianus Agal SH, MH, sebagai seorang praktisi hukum, dan penanganan kasus tersebut akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.