Baru-baru ini seorang warganet di Twitter mengomentari perihal pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang diketahui menghabiskan APBD yang mencapai 1 triliun.

Hal ini berawal dari cuitannya yang mengatakan bahwa pembangunan masjid seharusnya tidak berasal dari APBD yang mana sumbernya dari pajak berbagai kalangan. Yang mana para penyetor pajak ini membayar bukan untuk wakaf pembangunan masjid.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga selaku arstitek masjid ini buka suara perihal komentar warganet tersebut.

Dalam instagram resminya, Kang Emil mengunggah cuitan warganet tersebut beserta foto dan caption penjelasannya. 

Ia menjelaskan bahwa penggunaan dana negara tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang.

Menurutnya, rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui Pemerintah Daerah (Pemda) atau DPR/D. Masjid, Gereja, Pura semua bisa dibiayai negara selama disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Kang Emil mencontohkan bahwa Pembangunan Masjid Istiqlal dibiayai 7 miliyar pada tahun 1961 melalui dana APBN. Kemudian di wilayah mayoritas kristiani APBD dialokasikan untuk gereja, dan di wilayah Bali APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura.

Ia menegaskan bahwa sejak 7 tahun lalu jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam menitipkan aspirasi rakyat untuk membangun Masjid Raya Provinsi Jawa Barat.

Kang Emil menuturkan bahwa maka dari itu yang ia lakukan adalah memenuhi dan membangun aspirasi rakyat.

"Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat," tulis Kang Emil.