JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan para menteri dan kepala lembaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 difokuskan pada program-program yang produktif seperti penciptaan lapangan kerja dan pengetasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi APBN tahun 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 16 Januari 2023.

Menurutnya, APBN 2023 fokus dalam penurunan stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, juga agenda menjelang pemilu.

"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu," kata Jokowi dalam laman resmi Sekretariat Kabinet.

Sedangkan terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Jokowi mendorong agar penggunaan tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajaran terkait memastikan agar prioritas nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan APBN.

"Artinya, sinkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, dan yang berkaitan dengan investasi," kata Jokowi.

Ia meminta pihak terkait, pusat dan daerah, untuk bekerja sama dalam menekan laju inflasi agar berada di bawah lima persen.

Jokowi ajak masyarakat untuk bekerja sama menekan laju inflasi seperti saat menyelesaikan pandemi Covid-19.

"Saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama-sama, sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi Covid-19 yang terjadi di negara kita," tutup Jokowi.