BANDUNG -- Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bogor telah berhasil menerapkan angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Transjakarta dan BisKita Trans Pakuan menjadi solusi atas transportasi masal untuk mengurangi kemacetan. 

Kehadiran BRT ini menjadi solusi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Hal tersebut juga mendorong Pemkot Bandung untuk menerapkan BRT sebagai solusi kemacetan di Kota Bandung.

Pengamat transportasi, Sony Sulaksono Wibowo turut mengomentari rencana penerapan BRT di Kota Bandung. Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan jika terdapat beberapa persiapan yang harus ditempuh untuk dapat menerapkan trayek BRT seperti Jakarta dan Bogor.

"Yang pertama skema subsidinya harus jelas. Konversi angkot itu sebenarnya harus ada bantuan modal. Apakah bis nya mau diberikan, atau pengusaha angkot yang harus beli bis, itu yang penting. Kalau angkot yang beli bis harus dibantu, kalau bis nya yang langsung didrop itu harus jelas bis nya itu seperti apa," tutur Sony saat dihubungi digo id pada Selasa, 27 Desember 2022.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan jika penetapan rute trayek BRT harus turut diperhatikan. Hal ini karena perbedaan mencolok tata kota Bandung dengan Bogor dan Jakarta.

"Yang kedua adalah rutenya, dan tidak serta merta empat angkot langsung diganti satu bus yang rutenya sama dengan ke empat angkot itu. Karena perlu dipikirkan juga ukuran jalannya. Tapi itu yg kita dipikirkan masalah proyeknya, rutenya dari angkot ke bis seperti apa," ujar Sony.

Sony juga mengatakan jika persiapan ketiga yang perlu diperhatikan ialah perlengkapan dari busnya tersebut, seperti penetapan halte dan metode pembayarannya.

"Yang ketiga, persiapan perlengkapan dari bus tersebut. Misalnya haltenya, sistem pembayarannya, seperti itu. Karena konversi angkot ke bus itu kan biasanya ada skema subsidi disitu. Apakah menggunakan konsep non tunai, kalau iya siapa penanggung jawabnya, bank mana yang mengakomodir. Nah itu kan pasti direncanakan juga ya seperti itu," ucap Sony.

Sony juga menyebutkan jika Pemkot Bandung bisa belajar dari sistem subsidi yang telah dilakukan pemerintah Jakarta pada layanan Transjakarta. Pemkot Jakarta telah melakukan penghancuran kepada angkot-angkot di Jakarta kemudian supir-supirnya diberikan bus pengganti. 

Pemkot Jakarta memberikan subsidi sebasar 80 persen kepada para supir. Sedangkan 20 persennya lagi dibebankan kepada para supir mikro bus dengan cara dicicil. 

"Konsep yang dilakukan Jakarta di metro bus. Itu kan dari angkot di konversi kan menjadi bus. Angkotnya di dihancurkan, kemudian supir itu dikasih bus, tanggung jawabnya dikasih subsidi tapi subsidi nya itu tidak diberikan 100 persen, hanya 80 persen, 20 persennya sebagai cicilan," ujar Sony.  

"Harapannya bus atau mikro bus nya itu akan menjadi hak milik setelah 3-5 tahun kemudian," tambahnya.

Sony juga menjelaskan alasan pemerintah Jakarta dan Bogor melakukan penghancuran angkot yang telah dikonversi. Alasannya ialah agar tidak ada supir angkot yang nakal tetap mengangkut penumpang di tengah-tengah upaya pemeritah menghadirkan BRT guna menurangi kemacetan di perkotaan. 

Di akhir, Soni menekankan jika dalam penerapan BRT ini pemerintah harus dapat mempertemukan keinginan antara supir angkot dengan kenyamanan para penumpangnya.

"Intinya adalah supir angkot juga dia pengusaha. Dia juga tidak pengen rugi. Penumpang juga adalah yang dilayani, dia juga ingin dilayani oleh layanan angkutan umum yang cukup nyaman, murah, terjangkau. Nah kedua keinginan itu harus dipertemukan dengan baik," tutup Sony.