BOGOR -- Pemkot Bogor memberikan perhatian khusus mengenai kenaikan inflasi di daerahnya yang berada di urutan ketiga tingkat provinsi. Angka ini telah melebihi angka nasional, sehingga Pemkot Bogor mengupayakan beberapa langkah koodirnasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sekretaris Daerah Syarifah Sofiah ketika dikonfirmasi di Kota Bogor, Selasa, 15 November 2022, mengatakan setelah rapat koordinasi tingkat nasional penanganan inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin, 14 November 2022, Pemerintah Kota Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) akan merumuskan langkah-langkah yang tepat.

"Angka inflasi Kota Bogor bulan November ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober yang angkanya di 5,94 persen," ujar Syarifah.

Syarifah mengungkapkan, dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor di posisi inflasi tertinggi ketiga se-Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya dengan angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.

Menurutnya angka inflasi di Kota Bogor tercacat lebih tinggi dibandingkan angka inflasi Jawa Barat serta nasional.

"Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor," ucapnya.

Syarifah menjelaskan kenaikan ini tentu menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor.

Dia menuturkan berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, peninjauan ke pasar sampai pemberian bantuan sosial berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.

"Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi," jelasnya.

Biarpun demikian, Pemerintah Kota Bogor menyadari beberapa langkah tersebut nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan.

Pemkot Bogor juga akan terus berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.

"Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi," ujar Syarifah.

Dia pun menambahkan, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran tertingginya atau tidak. 

Hal tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Untuk pasokan di Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap angka inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan," pungkasnya. (ant)