SEMARANG -- Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya sebesar 4,25 miliar Rupiah.

Bantuan tersebut untuk penanganan kepada 13 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah. BNPB memberikan bantuan dengan total 3,25 miliar Rupiah dengan masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar 250 juta Rupiah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jateng mendapatkan bantuan sebesar 1 miliar Rupiah. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah. 

Kepala BNPB kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Tengah,

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," tegas Suharyanto pada Senin, 2 Desember 2022, di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan dalam penanganan darurat. 

"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," ujar Suharyanto dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan BNPB, khususnya bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

"Dua hari ini hujannya berhenti berkat TMC yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG berhasil sehingga banjir bisa surut," kata Ganjar. 

Ganjar juga meminta kepada jajarannya untuk senantiasa melakukan patroli, baik lintas transportasi darat, laut, maupun udara, mengingat cuaca yang sedang tidak menentu. Dirinya juga mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk berpatroli dengan meninjau langsung kondisi di lapangan. 

"Lakukan patroli, pastikan logistik dan peralatan siap dan memadai. Kalau kurang segera didaftar apa-apa saja agar bisa segera kami mintakan ke BNPB," kata Ganjar.